Padang, akumalu.com — Ketua DPW ARUN Sumatera Barat, Mevrizal, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja intelijen negara.
Desakan ini muncul menyusul dugaan aksi penyiraman air keras terhadap salah satu koordinator KontraS yang belakangan menjadi sorotan publik.
Mevrizal menyatakan, apabila peristiwa tersebut benar terjadi, maka tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan wibawa negara. Ia juga sejalan dengan pandangan Presiden yang menyebut aksi penyiraman air keras sebagai bentuk terorisme.
“Kalau benar ini terjadi, kita sepakat bahwa ini adalah tindakan terorisme. Ini bukan hanya persoalan kriminal biasa, tetapi sudah menyentuh aspek keamanan negara,” ujar Mevrizal yang juga menjabat sekretaris PERADI Padang di Padang, Kamis (19/3).
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah, termasuk DPR RI khususnya Komisi III, untuk mengevaluasi seluruh sistem dan kinerja intelijen nasional. Menurutnya, tindakan seperti ini dapat merusak citra negara, bahkan mencederai otoritas Presiden di mata publik.
Mevrizal juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum dari BAIS TNI yang dinilai mengejutkan. Ia menilai hal tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait profesionalitas dan integritas lembaga intelijen.
“Kita khawatir intelijen kita terkesan mudah disusupi oleh kepentingan asing. Jika dilihat dari cara operasinya, ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana kita bisa menjalankan fungsi intelijen antarnegara jika praktik di dalam negeri saja seperti ini,” tegas Mevrizal yang juga saat ini menjabat bendum KAHMI Sumbar.
Ia menambahkan, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan intelijen nasional dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Bahkan, menurutnya, situasi ini berpotensi membuat operasi intelijen Indonesia mudah terbaca oleh pihak luar.
Selain itu, Mevrizal turut menyoroti pentingnya sinkronisasi tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah. Ia mengapresiasi semangat Presiden dalam melakukan pembenahan sistem pemerintahan, namun menilai implementasi di daerah masih belum sepenuhnya sejalan.
“Penataan di pusat sudah baik, tetapi di daerah masih belum tertib. Ini menunjukkan bahwa wajah birokrasi kita belum sepenuhnya berubah. Pemerintah perlu memastikan pengawasan yang komprehensif hingga ke tingkat daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan hukum sebagai panglima. Oleh karena itu, seluruh institusi penegak hukum dan pertahanan negara seperti Polri, TNI, serta Kejaksaan harus benar-benar menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan.
“Tidak boleh ada lagi ruang bagi oknum penegak hukum dan aparatur pertahanan negara menjadi pelindung pelanggaran. Masyarakat saat ini melihat hukum masih tebang pilih, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini harus menjadi perhatian serius Presiden,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Mevrizal yang juga alumni YLBHI–LBH Padang menegaskan komitmen ARUN (Advokasi Rakyat untuk Nusantara) Sumatera Barat untuk terus berada di garis depan dalam mengawal pemerintahan saat ini. Hal tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum ARUN, Bob Hasan, dalam mendukung dan menyukseskan program Asta Cita pemerintah.
“ARUN akan terus menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif, serta berperan aktif dalam menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berada pada jalur yang benar,” tutupnya. (***)
