JAKARTA | akumalu.com — Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola administrasi kependudukan di Indonesia. Ia menilai sistem pengelolaan data lintas lembaga yang masih terfragmentasi justru memicu pemborosan anggaran negara.
Menurut Deddy, keberadaan kartu identitas elektronik (e-KTP) seharusnya menjadi kunci integrasi data nasional. Namun, kenyataannya berbagai lembaga masih berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola data, sehingga efisiensi yang diharapkan belum tercapai.
“Dengan e-KTP, mestinya semua akses data bisa terhubung. Tapi yang terjadi, data masih terpecah dan berulang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deddy bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan negara tetangga. Ia menilai Indonesia masih tertinggal dalam hal administrasi kependudukan.
“Kita lebih bodoh daripada orang Malaysia dalam urusan ini, karena tidak pernah selesai,” tegasnya.
Pernyataan ini menyoroti urgensi reformasi sistem integrasi data nasional. Tanpa pembenahan menyeluruh, potensi pemborosan anggaran dan inefisiensi birokrasi dinilai akan terus berulang. (*)
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.