Oleh: Advokat Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H., M.H.
Terdepannews.com – Dalam perspektif pemikir Islam progresif seperti Asghar Ali Engineer, konsep Tauhid dalam Islam tidak hanya bermakna keesaan Tuhan secara teologis, tetapi juga mengandung makna kesatuan umat manusia (unity of mankind). Tauhid menegaskan bahwa seluruh manusia setara di hadapan Allah.
Ketika seseorang memperbudak manusia lain, merendahkan rakyatnya dengan kekuasaan, atau merasa memiliki kuasa mutlak atas kehidupan orang lain, sejatinya ia sedang menempatkan dirinya sebagai “tuhan kecil” di muka bumi. Padahal, tiada Tuhan selain Allah.
Al-Qur’an mengabadikan kepongahan itu dalam Surah An-Nazi’at ayat 24, ketika Fir’aun berkata:
“Akulah Tuhanmu yang paling tinggi.”
Menurut tafsir Quraish Shihab, ucapan Fir’aun bukan sekadar pengingkaran terhadap Allah, tetapi bentuk klaim supremasi absolut—seolah-olah ia adalah pemelihara dan penentu tertinggi atas nasib manusia. Inilah bentuk nyata pengkhianatan terhadap Tauhid. Jika menyekutukan Allah adalah dosa besar, maka menganggap diri sebagai sumber kuasa tertinggi adalah bentuk kesombongan yang lebih berbahaya. Na’udzubillah.
Tauhid dalam Praktik Politik
Menjadi manusia bertauhid dalam politik berarti mengintegrasikan nilai-nilai keesaan Allah dalam seluruh aktivitas politik. Tauhid bukan hanya urusan ibadah ritual, tetapi juga fondasi etika publik.
Beberapa prinsip dasar politik bertauhid antara lain:
1. Mengutamakan Allah dalam Setiap Keputusan
Setiap kebijakan dan tindakan politik harus dilandasi kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah.
2. Keadilan dan Kesetaraan
Memperjuangkan keadilan tanpa diskriminasi. Tidak ada warga negara yang lebih tinggi atau lebih rendah karena status, harta, maupun jabatan.
3. Amanah dan Akuntabilitas
Kekuasaan adalah titipan, bukan milik pribadi. Ia harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab.
4. Musyawarah dan Konsultasi
Menghargai proses syura (musyawarah) sebagai prinsip pengambilan keputusan yang kolektif dan adil.
5. Menolak “Penyembahan Kekuasaan”
Korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan adalah bentuk kemusyrikan modern—menjadikan kekuasaan dan harta sebagai “tuhan” yang disembah.
Mengapa Politik Bertauhid Itu Penting?
Politik bertauhid sangat urgen dalam konteks Indonesia karena:
- Mencegah penyimpangan moral dan korupsi.
- Meningkatkan integritas dan keteladanan pemimpin.
- Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Membangun kepercayaan publik.
- Menghormati nilai-nilai religius masyarakat yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.
Tauhid bukan hanya soal hubungan vertikal kepada Allah, tetapi juga menghadirkan keadilan horizontal di tengah masyarakat.
Politik sebagai Dakwah
Kata “politik” berasal dari policy yang bermakna kebijakan dan pengelolaan. Dalam Islam, politik tidak boleh dipisahkan dari dakwah—amar ma’ruf nahi munkar.
Al-Qur’an mengingatkan dalam Surah Maryam ayat 81:
“Mereka telah menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan agar menjadi pembela bagi mereka.”
Ayat ini menjadi peringatan keras agar politik tidak menjadi panggung kesombongan dan alat penindasan. Kekuasaan tidak boleh menghadirkan “tuhan-tuhan palsu” dalam wujud manusia yang dibesarkan oleh jabatan dan kekayaan.
Sistem Rekrutmen untuk Melahirkan Politikus Bertauhid
Mewujudkan politikus bertauhid memerlukan sistem rekrutmen yang serius dan terstruktur:
- Seleksi Ketat – Menguji integritas, rekam jejak, dan komitmen moral calon pemimpin.
- Pendidikan dan Pelatihan – Membekali kader dengan pemahaman Tauhid, etika politik, dan kepemimpinan.
- Penilaian Kinerja Objektif – Mengukur konsistensi antara janji dan realisasi.
- Sistem Pengawasan Efektif – Mencegah penyimpangan kekuasaan.
- Partisipasi Masyarakat – Rakyat dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi.
Partai politik, lembaga pemilihan, dan organisasi masyarakat harus berperan aktif memastikan proses ini berjalan dengan prinsip moral dan transparansi.
Kesimpulan
Kita harus mewujudkan manusia yang tetap bertauhid kepada Allah SWT dalam urusan politik. Manusia yang merdeka secara rasional akan mampu menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah, serta menafikan “tuhan-tuhan palsu” yang berwujud kekuasaan dan kekayaan.
Mewujudkan politikus bertauhid adalah langkah strategis untuk memperbaiki kondisi perpolitikan bangsa saat ini—menciptakan politik yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.
Salam,
Advokat Ki Jal Atri Tanjung
