Padang Pariaman — Kerja kemanusiaan yang dilakukan relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah selama penanganan bencana banjir bandang dan galodo di Kabupaten Padang Pariaman sejak akhir November 2025 menyisakan rasa kecewa. Pasalnya, kontribusi yang dilakukan sejak masa tanggap darurat hingga berhari-hari setelahnya dinilai tidak mendapat perhatian dan apresiasi dari Pemerintah Daerah Padang Pariaman.

Sejak 26 November 2025, relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah yang tergabung dalam berbagai unsur, seperti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), LAZISMU, ‘Aisyiyah, serta jejaring tenaga kesehatan, telah terjun langsung ke lokasi bencana. Mereka bergerak cepat di tengah keterbatasan, saat kondisi masih darurat dan kebutuhan warga terdampak sangat mendesak.

Relawan mendirikan pos pelayanan dan dapur umum yang secara konsisten menyalurkan bantuan makanan kepada masyarakat. Tercatat, lebih dari 1.600 porsi makanan berhasil didistribusikan kepada warga terdampak banjir dan galodo. Selain itu, layanan kesehatan gratis digelar selama tujuh hari berturut-turut bekerja sama dengan Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman, menjangkau warga yang mengalami gangguan kesehatan pascabencana.

Tak hanya fokus pada kebutuhan fisik, relawan juga memberikan pendampingan psikososial dan trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban bencana. Bantuan logistik berupa sembako, family kit, dan school kit turut disalurkan ke sejumlah titik terdampak melalui koordinasi dengan para donatur dan jaringan relawan.

Namun, di tengah rangkaian kerja kemanusiaan tersebut, kekecewaan muncul ketika pada momen peringatan Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman ke-193, tidak terdapat pengakuan atau apresiasi terhadap peran relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah. Padahal, mereka telah hadir sejak hari-hari awal bencana dan bekerja tanpa pamrih, jauh dari sorotan publik.

Koordinator Posko Bencana Muhammadiyah Padang Pariaman menegaskan bahwa relawan tidak bekerja untuk mencari penghargaan. Meski demikian, pengakuan dari pemerintah daerah dinilai penting sebagai bentuk penghormatan terhadap partisipasi masyarakat sipil dalam penanggulangan bencana.

“Bencana bukan panggung seremoni. Bencana adalah ujian kemanusiaan. Relawan hadir karena panggilan nurani, tetapi negara dan pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengakui kerja-kerja tersebut,” ujarnya.

Meski merasa terpinggirkan, relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah memastikan komitmen mereka tidak akan berhenti. Mereka menyatakan siap untuk terus terlibat dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pendampingan pemulihan ekonomi warga di hunian sementara.

Peristiwa ini menjadi refleksi bersama bahwa penanganan bencana seharusnya tidak semata diwarnai agenda seremonial. Kolaborasi yang adil, saling menghargai, dan pengakuan terhadap semua pihak yang bekerja di lapangan menjadi kunci agar penanggulangan bencana benar-benar berpihak pada korban dan menjunjung nilai kemanusiaan.